Demokrasi Militan
Oleh: Muchamad Ali Safa’at
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
Keputusan bersama menteri tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Simbol FPI (SKB FPI) adalah keputusan berani. SKB ini tidak membubarkan FPI karena memang FPI tidak memiliki badan hukum, bukan subyek hukum. SKB ini melarang kegiatan dan penggunaan simbol FPI yang secara nyata memang ada di masyarakat. Keputusan ini pasti mengundang kritik mulai dari para pendukung FPI hingga para aktivis HAM. Bahkan, secara politik keputusan ini pasti semakin mengurangi kepercayaan dari sebagian kelompok masyarakat.
Keputusan pembubaran dan pelarangan organisasi selalu satu paket, karena tanpa pelarangan pembubaran menjadi tidak bermakna. Tanpa pelarangan orang dapat membuat organisasi yang sama setelah dibubarkan. Bahkan di beberapa negara, Jerman dan Thailand misalnya, pembubaran dapat disertai larangan berorganisasi bagi pengurus atau anggotanya.
Pembubaran dan pelarangan organisasi bukan hal baru di Indonesia. Sudah pernah terjadi baik pada masa orde lama, orde baru, maupun reformasi. Bedanya, pembubaran dan pelarangan pada masa orde lama dan orde baru mendapat “permakluman” karena terjadi pada rejim otoritarian. Sebaliknya, pembubaran dan pelarangan di masa reformasi menimbulkan paradok, berlawanan dengan semangat demokrasi yang diusung.
Demokrasi adalah sistem yang paling toleran terhadap perbedaan. Hal ini bermuasal dari hakikat demokrasi yang mengakui kesedaratan manusia yang berakal budi. Konsekuensinya, setiap orang memiliki kebebasan berkeyakinan, beragama, dan memanifestasikan dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Wajar jika pelarangan keyakinan dan organisasi tertentu memunculkan kritik karena berjarak dengan karakter demokrasi.
Karakter yang toleran membuat demokrasi menjadi sistem paling rapuh, kesulitan mempertahankan diri terhadap ancaman terhadap keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Sistem yang otoriter lebih mudah mempertahankan diri karena dapat menggunakan kekuasaan mulai dari monopoli kebenaran hingga represi yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan.
Salah satu ancaman terhadap keberlanjutan demokrasi berasal dari organisasi atau kelompok masyarakat yang menentang nilai dasar demokrasi. Organisasi ini hadir dan berkembang menggunakan dalih kebebasan yang dijamin di alam demokrasi, bahkan dapat mengikuti pemilihan umum. Di sisi lain organisasi ini memiliki tujuan mengganti demokrasi dengan sistem yang akan menghilangkan kebebasan itu sendiri. Apakah demokrasi harus menoleransi keyakinan dan organisasi yang mengancam kebebasan dan keberlanjutan tatanan demokrasi? Pertanyaan ini dijawab oleh doktrin demokrasi militan (militant democracy).
Demokrasi Militan
Demokrasi militan adalah doktrin yang menentukan batas toleransi terhadap keyakinan dan organisasi yang bertentangan dan melawan sistem demokrasi. Doktrin ini lahir di Jerman untuk memperbaiki kesalahan pada masa Republik Weimar yang menoleransi organisasi ekstrim antidemokrasi yang pada akhirnya memunculkan rejim Hitler.
Doktrin ini berisi prinsip bahwa negara tidak hanya berhak melainkan wajib menjamin kelestarian demokrasi. Negara wajib bertindak ketika ada organisasi tertentu yang mengancam demokrasi, karena hilangnya demokrasi dengan sendirinya akan menghilangkan jaminan kebebasan dan perlindungan HAM. Negara demokrasi tidak boleh netral menghadapi musuh yang akan menghancurkan demokrasi.
Doktrin demokrasi militan memberikan pembenaran bahwa hak berkeyakinan dan berorganisasi dapat dibatasi melalui pembubaran dan pelarangan. Salah satu ukuran yang digunakan adalah ketika suatu organisasi memiliki tujuan mengganti sistem demokrasi dan atau dalam menjalankan kegiatannya bertentangan tatanan masyarakat demokratis. Doktrin demokrasi militan ini dianut oleh UU Partai Politik dan UU Ormas dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi disertai dengan ancaman sanksi pembubaran. Ukuran yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang tegas menganut sistem demokrasi.
Secara substansial, pelarangan FPI adalah manifestasi doktrin demokrasi militan. Hal ini dapat dilihat dari konsideran menimbang SKB FPI yang memuat dua pelanggaran. Pertama, Visi dan Misi FPI sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar FPI adalah “Penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da’wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad”. Indonesia bukanlah negara Khilaafah Islamiyyah, melainkan negara demokrasi yang melindungi segenap golongan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Frasa “di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah” menunjukkan bahwa orientasi FPI adalah membentuk Khilaafah Islamiyyah, bukan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Upaya membentuk Khilaafah Islamiyyah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini telah dinyatakan pula dalam putusan pengadilan mengenai pembubaran HTI, yaitu Putusan Pengadilan Nomor No.211/G/201/PTUN.JKT yang dikuatkan dengan putusan Banding dan Putusan Kasasi Nomor Nomor 27 K/TUN/2019 .
Kedua, FPI sering melakukan ancaman atau tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Tindakan tersebut antara lain berupa sweeping, pembubaran acara tertentu, dan memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam tatanan negara demokrasi konstitusional, penggunaan ancaman dan tindakan kekerasan adalah monopoli negara yang dilakukan dalam koridor hukum. Jika setiap organisasi dibiarkan melakukan kekerasan, walaupun terhadap pelanggaran hukum, yang terjadi adalah kekacauan. Tatanan sosial demokratis yang mengutamakan dialog ide dan gagasan akan digantikan dengan pertarungan kekuatan dan keberingasan. Pada titik ini demokrasi telah digantikan dengan anarki. Oleh karena itu ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e UU Ormas melarang organisasi melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Batasan Prosedural
Kelemahan doktrin demokrasi militan adalah potensi diterapkan secara eksesif, sebagai legitimasi memberangus perbedaan keyakinan dan menumpas lawan politik. Untuk mengantisipasi potensi ini, penerapannya sebagai bentuk pembatasan HAM harus mempertimbangkan asas nesesitas dan proporsionalitas. Pelarangan keyakinan dan organisasi harus merupakan upaya akhir yang digunakan berdasarkan penilaian obyektif apakah memang benar-benar diperlukan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, dan apakah sebanding antara hak yang dikorbankan dengan tujuan yang hendak dicapai.
Penilaian obyektif hanya dapat dilakukan oleh pengadilan sebagai organ negara yang merdeka dari pengaruh kepentingan politik. Pembubaran oleh pemerintah sangat rawan penyalahgunaan dan bias kepentingan poltik. Venice Commission menyatakan bahwa pembubaran dan pelarangan organisasi harus diputuskan oleh pengadilan dengan menjamin adanya due process of law, keterbukaan, dan keadilan. Forum pengadilan juga diperlukan untuk memilah antara tindakan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pribadi dengan tindakan yang menjadi kebijakan organisasi. Pembubaran dan pelarangan organisasi tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu anggota yang menyimpang dari garis kebijakan organisasi. Apalagi jika pembubaran dan pelarangan disertai pencabutan hak berorganisasi, tentu hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
Model pembubaran dan pelarangan melalui pengadilan pernah dianut berdasarkan UU 17/2013 tentang Ormas. Sayang mekanisme tersebut diubah dengan Perppu 2/2017 yang ditetapkan menjadi UU dengan UU 16/2017 tentang Perubahan UU Ormas. Pembubaran dan pelarangan menjadi dapat langsung dilakukan oleh pemerintah. MK melalui Putusan Nomor 2/PUU-XVI/2018 pun menilai bahwa pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena masih dapat diajukan ke pengadilan.
Penilaian obyektif dan terbuka yang menjamin due process of law kini berada di tangan pengadilan, yaitu pengadilan tata usaha negara (TUN). Perkara ini tentu berbeda dengan perkara TUN biasa. Hakim tidak hanya memeriksa dan mengadili fakta dan prosedur dikeluarkannya suatu putusan TUN, tetapi juga harus menilai apakah suatu keyakinan atau visi mengancam keberlanjutan demokrasi, apakah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.