NALAR DEDUKSI

DEDUKSI

Prinsip Pemerintahan Daerah dan Perkembangan Politik Hukum Pemda

Prinsip Pemerintahan Daerah dan politik hukum

Instrumen Internasional HAM

INSTRUME INTERNASIONAL HAM

KEWARGANEGARAAN: NEGARA DAN WARGA NEGARA

NEGARA DAN WARGA NEGARA

HAM MIH

Human Rights in Political and Legal Theory.pdf 1

Islam and the realization of human rights.pdf 2

HumanRightsTheory&Practice-Walters 3

explain International Human Rights 4

Elemen of a Theory of Human Rights 5

civil rights.pdf 6

Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

PANCASILA SBG CORE VALUE

DEMOKRASI PANCASILA I

DEMOKRASI PANCASILA II

HAM I

HAM II

IDENTITAS NASIONAL I

IDENTITAS NASIONAL II

KETAHANAN NASIONAL

KONSTITUSI

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WAWASAN NUSANTARA

 

MASA DEPAN PANCASILA

Setelah beberapa waktu sangat jarang menjadi tema diskursus publik, Pancasila akhir-akhir ini mendapat perhatian. Setidak-tidaknya Pancasila banyak disebut sebagai dasar atau legitimasi suatu pendapat atau tindakan. Frekuensi perbincangan tentang Pancasila meningkat tajam pada 1 Juni yang telah ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Berbagai forum kajian, bahkan kongres diselenggarakan untuk membahas berbagai hal seputar Pancasila.

masa depan Pancasila

PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila

SENTRALISASI UU PEMDA

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter.3 Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara kesatuan memang desentralisasi berasal dari sentralisasi. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD 1945. Hal ini berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi.

Sentralisasi dalam UU Pemda

KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

KONSTITUSIONALITAS PENGALIHAN PENDIDIKAN MENENGAH