Hukum Acara Peradilan Konstitusi: Kasus Perselisihan Hasil Pemilu

KASUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU

 

 

Pada hari Sabtu, 9 Mei 2019, Pukul 14.45, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD secara nasional yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2019. Berdasarkan keputusan tersebut, Perolehan suara untuk DPRD Kota Malang adalah sebagai berikut:

 

1. PDI Perjuangan     : 567.000 suara         : 20 kursi

2. Golkar                     : 165.000 suara         : 6 kursi

3. PAN                         : 266.000 suara         : 9 kursi

4. Gerindra                 : 196.000 suara         : 7 kursi

5. PKB                         : 177.000 suara         : 6 kursi

6. Perindo                  :    53.000 suara        : 2 kursi

Total Suara Sah         : 1.424.000 suara      : 50 kursi

Jumlah Kursi DPRD  : 50 kursi

 

Untuk perolehan kursi dilakukan pembulatan ke atas jika sisa suara lebih dari setengah suara dari suara  diperlukan untuk memperoleh satu kursi, dan kebawah jika sisa suara kurang dari setengan. Terhadap hasil penghitungan tersebut ada dua partai yang memiliki hasil penghitungan yang berbeda. DPC PKB Kota Malang menyatakan memperoleh 181.000 suara. DPC Partai Perindo Kota Malang menyatakan memperoleh 85.440 suara.

Selain itu hasil perolehan calon untuk Partai Perindo juga dipersoalkan oleh salah satu calon, yaitu calon nomor urut 5 Natasya Hutagalung. KPU memutuskan urutan perolehan suara calon adalah sebagai berikut:

 

1. Chris John                          : 5.144 suara

2. Robert Tantular                : 1.980 suara

3. Supeno                               : 2.561 suara

4. Tek Wan Chi                      : 534 suara

5. Natasha Hutagalung         : 1.975 suara

 

Calon Natasya Hutagalung menyatakan memperoleh suara sebesar 1.985 suara sedangkan calon Robert Tantular memperoleh 1.970 suara.

 

Pertanyaan:

  1. Perselisihan manakah yang dapat diajukan sebagai perkara perselisihan hasil Pemilu ke MK?
  2. Siapa yang dapat mengajukan perkara tersebut? Siapa yang menandatangi permohonan perkara?
  3. Kapan permohonan itu sudah harus diterima oleh MK?
  4. Apa obyek permohonannya?
  5. Siapa yang menjadi termohon dan turut termohon?
  6. Siapa yang menjadi pihak terkait?
  7. Kapan batas akhir MK memutus permohonan tersebut?

Putusan PHPU

Mahasiswa Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi sila mempelajari putusan berikut ini:

 

Putusan baca 12 Agustus 2009

putusan_sidang_Putusan Yahukimo Nomor 47.81PHPU.A.VII.2009 telah baca_30 Sept 2009

PENGUMUMAN KULIAH LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Kuliah Logika dan Penalaran Hukum akan dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2015 (tanggal 12 November tidak ada perkuliahan). Silakan pelajari bahan tentang Penyusunan Legal Opinion Berikut ini.

 

PENYUSUNAN LEGAL OPINION

 

Cobalah menyusun Legal Opinion terhadap Kasus di bawah ini.

 

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya prihatin dengan pengeroyokan dua warga penolak tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Untuk mengungkap kasus ini, KontraS Surabaya menginvestigasinya. “Hasil investigasi diketahui dua orang bernama Salim tewas dan Thosan mengalami luka berat. Keduanya dibantai 40 orang,” kata Tim Investigasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir, di Surabaya, Senin (28/9/2015).

Pria yang akrab disapa Juir itu mengatakan peristiwa terjadi pada Sabtu, 26 September. Saat itu dua warga Desa Selok Awar-awar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli dianiaya 40 orang.

Thosan yang pertama digeruduk. Dia didatangi gerombolan orang membawa kayu, celurit, dan batu, pada pukul 07.30 WIB. Mereka langsung mengeroyok Thosan tanpa ampun.

“Thosan sempat naik motor untuk menyelamatkan diri. Sayang, motor yang dikendarai Tosan langsung ditabrak gerombolan. Setelah itu, Thosan diseret ke lapangan dan dibantai tanpa ampun,” kata Juir.

Saat di lapangan, gerombolan orang itu juga menyiksa dengan melindas tubuh Thosan menggunakan sepeda motor milik salah satu anggota gerombolan. Meski demikian, Tosan langsung dilarikan ke Puskesmas Pasuruan dan dirujuk ke RSUD Lumajang dan RS Bhayangkara.

Tak puas menyiksa Thosan, segerombolan orang itu mencari Salim Kancil di rumahnya. Dengan sadis, gerombolan ini langsung mengikat Salim Kancil dengan seutas tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Salim pun diseret menuju Balai Desa Selok Awar-Awar yang berjarak sekitar dua Kilometer. Selama perjalanan, gerombolan ini tak henti-hentinya menghajar dengan pukulan dan hantaman senjata.

“Di balai desa, tanpa menghiraukan ada banyak anak-anak yang sedang mengikuti pelajaran di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), gerombolan terus menyiksa Salim. Di sana mereka juga telah menyiapkan alat setrum yang kemudian dipakai untuk menyetrum Salim berkali-kali,” katanya.

Anehnya, kata Juir, meski berada di balai desa, tidak satu pun perangkat desa yang keluar untuk menghentikan aksi main hakim sendiri itu. Hingga akhirnya Salim tewas dengan posisi tertelungkup. Di sekitar jasadnya berserakan kayu dan batu.

Penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan di desa itu berlangsung lama. Sebelumnya, di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, aktivitas pertambangan juga telah menimbulkan konflik. Konflik serupa juga muncul di Desa Pandanarum dan Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

“Panjangnya daftar konflik akibat aktivitas pertambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan Lumajang ini rupanya tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bertindak,” kata Juir.
UWA

PENGUMUMAN KULIAH HUKUM PEMDA

Kuliah Hukum Pemda akan dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2015 (tanggal 12 November tidak ada perkuliahan). Silakan pelajari peraturan-peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berikut ini:

 

UU Nomor 1 Tahun 2015 (uu1-2015bt pdf )

UU Nomor 8 Tahun 2015 (uu8-2015bt pdf)

UU Nomor 9 Tahun 2015 (uu9-2015bt)

perpu1-2014bt

perpu1-2014pjl

Law Procedure on Interbranch Dispute (SKLN)

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL ANTAR LEMBAGA NEGARA inggris

Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH

Aliran Hukum Alam

ALIRAN HUKUM ALAM

BEBERAPA TOKOH ALIRAN HUKUM ALAM

Politik Hukum (ius constitutum)

POLITIK HUKUM IUS CONSTITUTUM

FILSAFAT HUKUM MKN #2

POSITIVISME