KEDUDUKAN KETETAPAN MPR

KEDUDUKAN KETETAPAN MPR

DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

MPR DAN PERUBAHAN STRUKTUR KETATANEGARAAN

Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, khususnya Pasal 1 Ayat (2). Perubahan dalam Pasal 1 Ayat (2) telah mengubah struktur kekuasaan negara sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan struktur kelembagaan negara dan wewenang lembaga-lembaga negara. KEDUDUKAN KETETAPAN MPR

Pedoman Pendidikan

Ped Penulisan 2012

Buku Pedoman Pendidikan

buku pedoman 2012

Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma

Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma

Dalam Undang-Undang

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

 

 

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 122/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 9 Pebruari 2010. Perkara tersebut adalah Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya butir perubahan 37 yang menghapus ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan “Ketentuan Pasal 118 dihapus”, dengan penjelasan “Cukup jelas”.   Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma

Nilai Ganjil 2012 (S1)

nilai HUKUM PEMDA

FILSAFAT HUKUM KELAS C

H Acara Konst B

H Acara Konst I

Hukum HAM

 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN S3

FORMULIR PENDAFTARAN S3-HUKUM

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN

PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA DAN BIROKRASI

PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA DAN BIROKRASI

Agency Self-Regulation

Agency Self-Regulation

Elizabeth Magill

Abstract
Discretion is at the center of most accounts of bureaucracy. Legal scholars in
particular have called for agency supervisors, such as Congress, the courts, or the
President, to tame that agency discretion. Strangely absent from these accounts is
a ubiquitous phenomenon: administrative agencies routinely limit their own discretion
when no source of authority requires them to do so.

unduh Agency Self-Regulation

GOOD GOVERNANCE

Latar Belakang, Konsep, Instrumen Hukum, dan Persoalan GG.

GOOD GOVERNANCE