Putusan MK UU Akuntan Publik

putusan_sidang_84 PUU akuntan publik – telah baca 3 Jan 2013

PUTUSAN MK TENTANG RSBI

putusan_sidang_5 PUU 2012-sisdiknas – telah baca 8 Januari 2013

RANCANGAN UU APARATUR SIPIL NEGARA

RANCANGAN UU APARATUR SIPIL NEGARA

RUU_Tentang_Aparatur_Sipil_Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

UU No 8 thn 2012 Pemilu Legislatif

NILAI HUKUM DAN ANALISIS BIROKRATIK MIH

nilai hukum dan analisis birokratik

NILAI TEORI HUKUM KELAS C PROGRAM MKN

nilai teori hukum mkn

KEDUDUKAN KETETAPAN MPR

KEDUDUKAN KETETAPAN MPR

DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

MPR DAN PERUBAHAN STRUKTUR KETATANEGARAAN

Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, khususnya Pasal 1 Ayat (2). Perubahan dalam Pasal 1 Ayat (2) telah mengubah struktur kekuasaan negara sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan struktur kelembagaan negara dan wewenang lembaga-lembaga negara. KEDUDUKAN KETETAPAN MPR

Pedoman Pendidikan

Ped Penulisan 2012

Buku Pedoman Pendidikan

buku pedoman 2012

Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma

Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma

Dalam Undang-Undang

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

 

 

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 122/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 9 Pebruari 2010. Perkara tersebut adalah Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya butir perubahan 37 yang menghapus ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan “Ketentuan Pasal 118 dihapus”, dengan penjelasan “Cukup jelas”.   Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma