SENTRALISASI UU PEMDA

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter.3 Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara kesatuan memang desentralisasi berasal dari sentralisasi. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD 1945. Hal ini berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi.

Sentralisasi dalam UU Pemda

KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

KONSTITUSIONALITAS PENGALIHAN PENDIDIKAN MENENGAH

PENGISIAN DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Kemampuan MK menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara melalui perkara yang ditangani ditentukan oleh kapasitas organisasi MK yang terdiri dari hakim konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung. Perkembangan perkara yang ditangani oleh MK menunjukkan harapan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap MK. Jika harapan dan kepercayaan ini tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas organisasi, akan menurunkan kualitas penanganan perkara dan putusan yang pada akhirnya akan mengganggu peran MK dalam mengawal supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Perubahan untuk meningkatkan kapasitas organisasi diperlukan melalui pengaturan persyaratan dan mekanisme seleksi hakim konstitusi serta masa jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin independensi dan imparsialitas MK dan para hakim konstitusi. Penguatan juga diperlukan pada tataran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sehingga setiap hakim konstitusi memperoleh dukungan yang kuat dari house of justice.

PENGISIAN DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Kasus Hukum untuk Legal Opinion

Sila pilih salah satu kasus berikut ini:

Kasus Florence

Fahri Hamzah

Kasus Sumber Waras

kasus Reklamasi

LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM: PENYUSUNAN LO

Kuliah Logika dan Penalaran Hukum untuk tanggal 19 dan 26 April ditiadakan. Sila mempelajari bahan-bahan tentang penyununan Legal Opinion berikut ini:

PENYUSUNAN LEGAL OPINION

PENDAPAT HUKUM

LANGKAH-LANGKAH LO

PENDAPAT HUKUM KontraS Surabaya mengenai Waduk Sepat

Legal Opinion Perdata upload PDF 2013

PENDAPAT_HUKUM

 

 

 

MPH 3: Proposal Penelitian

PROPOSAL PENELITIAN

MPH 2: Lapisan Ilmu Hukum dan Metode Penelitian

METODE PENELITIAN

MPH 1: Pembidangan Ilmu

pembidangan ilmu

GBHN = Demokrasi Mayoritas

Dengan menggunakan teori Arend Lijphart (1999) tentang pola negara demokrasi, Tulisan Yudi Latif berjudul “Basis Sosial GBHN” (Kompas,12/2/2016) memberikan argumentasi tentang pentingnya GBHN. Argumentasi dasarnya, demokrasi permusyawaratan Indonesia adalah demokrasi konsensus. Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus, kebijakan dasar pembangunan tidak diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Sistem yang berjalan saat ini adalah bentuk demokrasi mayoritas. Oleh karena itu dibutuhkan GBHN yang dibentuk oleh MPR adalah wujud konsensus representasi seluruh kekuatan politik rakyat. Walaupun GBHN yang digagas tidak harus sama dengan masa lalu, namun konsep dan mekanisme kelembagaannya tetap sama, yaitu dibentuk oleh MPR dan tentu saja dipertanggungjawabkan kepada MPR.

Tulisan ini mengkritisi pandangan Yudi Latif dari dua sisi. Pertama, menunjukkan bahwa sistem yang saat ini dijalankan memenuhi model demokrasi konsensus dengan menggunakan teori Lijphart. Kedua, pembentukan GBHN dengan segala konsekuensi struktural dan proseduralnya justru akan menjerumuskan ke model demokrasi mayoritas.

GBHN = Demokrasi Mayoritas

Bahan Hukum Pemilu

Choosing Electoral Systems

Electoral-System-Design-The-New-International-Handbook

OJPS20120100001_53557438

2015_02_03_08_18_33_POSITION PAPER PEMILU SERENTAK 2019