Displaying posts categorized under

Articles

Article

HAM MIH

Human Rights in Political and Legal Theory.pdf 1 Islam and the realization of human rights.pdf 2 HumanRightsTheory&Practice-Walters 3 explain International Human Rights 4 Elemen of a Theory of Human Rights 5 civil rights.pdf 6

MASA DEPAN PANCASILA

Setelah beberapa waktu sangat jarang menjadi tema diskursus publik, Pancasila akhir-akhir ini mendapat perhatian. Setidak-tidaknya Pancasila banyak disebut sebagai dasar atau legitimasi suatu pendapat atau tindakan. Frekuensi perbincangan tentang Pancasila meningkat tajam pada 1 Juni yang telah ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Berbagai forum kajian, bahkan kongres diselenggarakan untuk membahas berbagai hal seputar Pancasila. masa [...]

PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila

SENTRALISASI UU PEMDA

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter.3 Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara [...]

KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

KONSTITUSIONALITAS PENGALIHAN PENDIDIKAN MENENGAH

PENGISIAN DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Kemampuan MK menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara melalui perkara yang ditangani ditentukan oleh kapasitas organisasi MK yang terdiri dari hakim konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung. Perkembangan perkara yang ditangani oleh MK menunjukkan harapan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap MK. Jika [...]

Kasus Hukum untuk Legal Opinion

Sila pilih salah satu kasus berikut ini: Kasus Florence Fahri Hamzah Kasus Sumber Waras kasus Reklamasi

GBHN = Demokrasi Mayoritas

Dengan menggunakan teori Arend Lijphart (1999) tentang pola negara demokrasi, Tulisan Yudi Latif berjudul “Basis Sosial GBHN” (Kompas,12/2/2016) memberikan argumentasi tentang pentingnya GBHN. Argumentasi dasarnya, demokrasi permusyawaratan Indonesia adalah demokrasi konsensus. Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus, kebijakan dasar pembangunan tidak diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Sistem yang berjalan saat ini adalah [...]

Bahan Hukum Pemilu

Choosing Electoral Systems Electoral-System-Design-The-New-International-Handbook OJPS20120100001_53557438 2015_02_03_08_18_33_POSITION PAPER PEMILU SERENTAK 2019

Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah

Dari sisi hakikat pemilihan sebagai mekanisme demokrasi tentu memunculkan pertanyaan mendasar. Adanya 7 daerah yang hingga penutupan masa pendaftaran hanya ada calon tunggal juga sudah selayaknya menjadi umpan balik untuk mengevaluasi sistem politik nasional, terutama kinerja partai politik. Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah