PENALARAN DEDUKSI

DEDUKSI

 

SIlakan pelajari artikel berikut ini dan buat satu silogisma dengan menggunakan logika deduksi yang mewakili isi artikel.

Izin Pemeriksaan Anggota Legislatif

 

Hukum Acara Peradilan Konstitusi # 2 Oct 2015

SILAKAN PELAJARI PUTUSAN-PUTUSAN BERIKUT INI:

 

  1. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
  2. Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  3. Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
  4. Putusan Nomor 53/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

 

Pertanyaan:

(1).        Dalam kapasitas sebagai apakah pemohon mengajukan permohonan tersebut?

(2).        Apakah MK menyatakan pemohon memiliki legal standing? Apa alasan MK?

(3).        Apakah ketentuan UU yang diajukan oleh Pemohon? Bertentangan dengan ketentuan mana dalam UUD 1945?

(4).        Apa argumentasi Pemohon bahwa ketentuan UU yang diajukan bertentangan dengan UUD 1945?

 

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI #1

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Law Procedure on Constitutional Court #1

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI eng

Hukum Pemerintahan Daerah #1

PENDAHULUAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

TUGAS MATA KULIAH PENGANTAR FILSAFAT HUKUM

1. Silakan Anda lihat dan cermati video-video di bawah ini secara keseluruhan.

2. Berdasarkan video-video tersebut, diskusikan dan sepakati dengan teman satu kelompok pertanyaan berikut ini:

     a. Apa pengertian hukum yang paling mendekati kebenaran?
     b. Mengapa kelompok anda berpendapat demikian?

3. Tulis dan sampaikan jawaban Anda di kelas.

https://www.youtube.com/watch?v=U3E0S4mprVo

https://www.youtube.com/watch?v=KbXHgN18XdA

https://www.youtube.com/watch?v=N3jKRwBcx3s

https://www.youtube.com/watch?v=UYAZ2055iME

https://www.youtube.com/watch?v=u4aq1gSAhm0

 

Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah

Dari sisi hakikat pemilihan sebagai mekanisme demokrasi tentu memunculkan pertanyaan mendasar. Adanya 7 daerah yang hingga penutupan masa pendaftaran hanya ada calon tunggal juga sudah selayaknya menjadi umpan balik untuk mengevaluasi sistem politik nasional, terutama kinerja partai politik.

Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah

PENATAAN DAERAH

PENATAAN DAERAH

State Organs

LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

STATE ORGANS

PENGUJIAN UU BPJS TERHADAP UUD 1945

Pemohon mengajukan pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap UUD 1945. Ada beberapa ketentuan dalam pasal UU BPJS yang diajukan pengujian. Beberapa pasal tersebut sesungguhnya berujung pada satu isu hukum yaitu kedudukan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara Jaminan Sosial.

PENGUJIAN UU BPJS TERHADAP UUD 1945