PENGUMUMAN KULIAH LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Kuliah Logika dan Penalaran Hukum akan dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2015 (tanggal 12 November tidak ada perkuliahan). Silakan pelajari bahan tentang Penyusunan Legal Opinion Berikut ini.

 

PENYUSUNAN LEGAL OPINION

 

Cobalah menyusun Legal Opinion terhadap Kasus di bawah ini.

 

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya prihatin dengan pengeroyokan dua warga penolak tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Untuk mengungkap kasus ini, KontraS Surabaya menginvestigasinya. “Hasil investigasi diketahui dua orang bernama Salim tewas dan Thosan mengalami luka berat. Keduanya dibantai 40 orang,” kata Tim Investigasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir, di Surabaya, Senin (28/9/2015).

Pria yang akrab disapa Juir itu mengatakan peristiwa terjadi pada Sabtu, 26 September. Saat itu dua warga Desa Selok Awar-awar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli dianiaya 40 orang.

Thosan yang pertama digeruduk. Dia didatangi gerombolan orang membawa kayu, celurit, dan batu, pada pukul 07.30 WIB. Mereka langsung mengeroyok Thosan tanpa ampun.

“Thosan sempat naik motor untuk menyelamatkan diri. Sayang, motor yang dikendarai Tosan langsung ditabrak gerombolan. Setelah itu, Thosan diseret ke lapangan dan dibantai tanpa ampun,” kata Juir.

Saat di lapangan, gerombolan orang itu juga menyiksa dengan melindas tubuh Thosan menggunakan sepeda motor milik salah satu anggota gerombolan. Meski demikian, Tosan langsung dilarikan ke Puskesmas Pasuruan dan dirujuk ke RSUD Lumajang dan RS Bhayangkara.

Tak puas menyiksa Thosan, segerombolan orang itu mencari Salim Kancil di rumahnya. Dengan sadis, gerombolan ini langsung mengikat Salim Kancil dengan seutas tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Salim pun diseret menuju Balai Desa Selok Awar-Awar yang berjarak sekitar dua Kilometer. Selama perjalanan, gerombolan ini tak henti-hentinya menghajar dengan pukulan dan hantaman senjata.

“Di balai desa, tanpa menghiraukan ada banyak anak-anak yang sedang mengikuti pelajaran di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), gerombolan terus menyiksa Salim. Di sana mereka juga telah menyiapkan alat setrum yang kemudian dipakai untuk menyetrum Salim berkali-kali,” katanya.

Anehnya, kata Juir, meski berada di balai desa, tidak satu pun perangkat desa yang keluar untuk menghentikan aksi main hakim sendiri itu. Hingga akhirnya Salim tewas dengan posisi tertelungkup. Di sekitar jasadnya berserakan kayu dan batu.

Penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan di desa itu berlangsung lama. Sebelumnya, di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, aktivitas pertambangan juga telah menimbulkan konflik. Konflik serupa juga muncul di Desa Pandanarum dan Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

“Panjangnya daftar konflik akibat aktivitas pertambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan Lumajang ini rupanya tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bertindak,” kata Juir.
UWA

PENGUMUMAN KULIAH HUKUM PEMDA

Kuliah Hukum Pemda akan dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2015 (tanggal 12 November tidak ada perkuliahan). Silakan pelajari peraturan-peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berikut ini:

 

UU Nomor 1 Tahun 2015 (uu1-2015bt pdf )

UU Nomor 8 Tahun 2015 (uu8-2015bt pdf)

UU Nomor 9 Tahun 2015 (uu9-2015bt)

perpu1-2014bt

perpu1-2014pjl

Law Procedure on Interbranch Dispute (SKLN)

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL ANTAR LEMBAGA NEGARA inggris

Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH

Aliran Hukum Alam

ALIRAN HUKUM ALAM

BEBERAPA TOKOH ALIRAN HUKUM ALAM

Politik Hukum (ius constitutum)

POLITIK HUKUM IUS CONSTITUTUM

FILSAFAT HUKUM MKN #2

POSITIVISME

PENALARAN DEDUKSI

DEDUKSI

 

SIlakan pelajari artikel berikut ini dan buat satu silogisma dengan menggunakan logika deduksi yang mewakili isi artikel.

Izin Pemeriksaan Anggota Legislatif

 

Hukum Acara Peradilan Konstitusi # 2 Oct 2015

SILAKAN PELAJARI PUTUSAN-PUTUSAN BERIKUT INI:

 

  1. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
  2. Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  3. Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
  4. Putusan Nomor 53/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

 

Pertanyaan:

(1).        Dalam kapasitas sebagai apakah pemohon mengajukan permohonan tersebut?

(2).        Apakah MK menyatakan pemohon memiliki legal standing? Apa alasan MK?

(3).        Apakah ketentuan UU yang diajukan oleh Pemohon? Bertentangan dengan ketentuan mana dalam UUD 1945?

(4).        Apa argumentasi Pemohon bahwa ketentuan UU yang diajukan bertentangan dengan UUD 1945?