Hukum Acara MK: Prinsip-Prinsip

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Pengisian Jabatan Gubernur DIY

Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Gubernur Dalam Bingkai Keistimewaan Jogjakarta

 

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan pengisian jabatan Gubernur Jogjakarta tentu harus dibuat sesuai dengan UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Khusus terkait dengan status Provinsi Jogjakarta sebagai daerah istimewa, ketentuan yang juga harus menjadi dasar adalah Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan tersebutlah yang seharusnya menjadi dasar pijakan pengaturan sekaligus menyelesaikan polemik pengisian jabatan gubernur Jogjakarta.

Pengisian Jabatan Gubernur Jogjakarta

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

Struktur Pemerintahan Daerah

Struktur Pemerintahan Daerah

Beberapa Pemikir Aliran Hukum Alam

BEBERAPA TOKOH ALIRAN HUKUM ALAM

Aliran Hukum Alam

ALIRAN – ALIRAN HUKUM

PERUBAHAN KONSTITUSI

PERUBAHAN KONSTITUSI

KLASIFIKASI KONSTITUSI

KLASIFIKASI KONSTITUSI

PENGERTIAN FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM

PENDAHULUAN PENGANTAR FILKUM

HAKIKAT HUKUM

ABOUT THE STATE

ABOUT THE STATE