Displaying posts categorized under

Constitutional Law

Constitutional Law

TUGAS TERSTRUKTUR SATU PENGANTAR FILSAFAT HUKUM

Silakan buat paper kurang lebih 10 halaman. Paper berisi uraian tokoh dan pokok pemikiran dari aliran filsafat hukum sebagai berikut (pilih salah satu): Mazhab hukum sejarah Mazhab hukum realis Gerakan Studi Hukum Kritis   Tugas dikumpulkan melalui email: safaat@ub.ac.id pada hari H pelaksanaan UTS Pengantar Filsafat hukum dengan ketentuan: Subject: Tugas Terstruktur satu Pengantar Filsafat […]

Tugas Terstruktur 1 Hukum Acara Peradilan Konstitusi

Silakan membuat Paper tentang kasus Marbury vs Madison dalam bahasa Indonesia. Makalah disusun kurang lebih 10 halaman. Tugas diemail ke alama email safaat@ub.ac.id paling lambat pada hari pelaksanaan UTS Hukum Acara Peradilan Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Subject email: Tugas T1 Hukum Acara Peradilan Konstitusi 2. nama file tugas: namamahasiswa (NIM)

Tugas Terstruktur I Hukum Pemda

Silakan buat makalah tentang Perbandingan Pembagian Urusan Pemerintahan/Kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Makalah disusun kurang lebih 10 halaman. Tugas diemail ke alama email safaat@ub.ac.id paling lambat pada hari pelaksanaan UTS Hukum Pemda dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Subject email: Tugas T1 Hukum Pemda […]

MASA DEPAN PANCASILA

Setelah beberapa waktu sangat jarang menjadi tema diskursus publik, Pancasila akhir-akhir ini mendapat perhatian. Setidak-tidaknya Pancasila banyak disebut sebagai dasar atau legitimasi suatu pendapat atau tindakan. Frekuensi perbincangan tentang Pancasila meningkat tajam pada 1 Juni yang telah ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Berbagai forum kajian, bahkan kongres diselenggarakan untuk membahas berbagai hal seputar Pancasila. masa […]

PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila

SENTRALISASI UU PEMDA

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter.3 Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara […]

KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

KONSTITUSIONALITAS PENGALIHAN PENDIDIKAN MENENGAH

PENGISIAN DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Kemampuan MK menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara melalui perkara yang ditangani ditentukan oleh kapasitas organisasi MK yang terdiri dari hakim konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung. Perkembangan perkara yang ditangani oleh MK menunjukkan harapan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap MK. Jika […]

LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM: PENYUSUNAN LO

Kuliah Logika dan Penalaran Hukum untuk tanggal 19 dan 26 April ditiadakan. Sila mempelajari bahan-bahan tentang penyununan Legal Opinion berikut ini: PENYUSUNAN LEGAL OPINION PENDAPAT HUKUM LANGKAH-LANGKAH LO PENDAPAT HUKUM KontraS Surabaya mengenai Waduk Sepat Legal Opinion Perdata upload PDF 2013 PENDAPAT_HUKUM      

GBHN = Demokrasi Mayoritas

Dengan menggunakan teori Arend Lijphart (1999) tentang pola negara demokrasi, Tulisan Yudi Latif berjudul “Basis Sosial GBHN” (Kompas,12/2/2016) memberikan argumentasi tentang pentingnya GBHN. Argumentasi dasarnya, demokrasi permusyawaratan Indonesia adalah demokrasi konsensus. Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus, kebijakan dasar pembangunan tidak diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Sistem yang berjalan saat ini adalah […]