Displaying posts categorized under

Articles

Article

Agency Self-Regulation

Agency Self-Regulation Elizabeth Magill Abstract Discretion is at the center of most accounts of bureaucracy. Legal scholars in particular have called for agency supervisors, such as Congress, the courts, or the President, to tame that agency discretion. Strangely absent from these accounts is a ubiquitous phenomenon: administrative agencies routinely limit their own discretion when no […]

Mengurai Grasi untuk Corby

Selasa, 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22G Tahun 2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun, Schapelle Leigh Corby, warga Negara Australia yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana. Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Corby telah menjalani pidana sejak 2004 sehingga dengan pemotongan itu dia dapat mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 […]

Intelijen Negara Dalam Negara Hukum yang Demokratis

Intelijen Negara Dalam Negara Hukum yang Demokratis KETERANGAN AHLI UU INTELIJEN

PERLINDUNGAN HAK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Profesi merupakan suatu bidang kerja yang memerlukan keahlian dan independensi yang oleh karena itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Keahlian diperoleh melalui rangkaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman secara terpogram dan terukur. Independensi diperlukan tidak hanya untuk dapat menjalankan keahlian dengan baik, tetapi lebih dari itu independensi kerja itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. PERLINDUNGAN HAK […]

Constitutionalism (Bahan Kuliah Teori Konstitusi)

Craig (2001) Constitution, Constitutionalism and EU

Gerakan Studi Hukum Kritis

Studi Hukum Kritis

Terori Keadilan

keadilan

Pelanggaran HAM Berat (Gross Violation against Human Rights)

KOMNAS HAM DAN PENGADILAN HAM Pengadilan HAM PELANGGARAN HAM YANG BERAT Elemen Pelanggaran HAM Berat

LEGAL POSITIVISM

herlambang-positivisme-hukum the genealogy of legal positivism Hart -Positivism and the Separation of Law and Morals

Pengisian Jabatan Gubernur DIY

Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Gubernur Dalam Bingkai Keistimewaan Jogjakarta   Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan pengisian jabatan Gubernur Jogjakarta tentu harus dibuat sesuai dengan UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Khusus terkait dengan status Provinsi Jogjakarta sebagai daerah istimewa, ketentuan yang juga […]