Displaying posts categorized under

Articles

Article

PENGISIAN DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Kemampuan MK menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara melalui perkara yang ditangani ditentukan oleh kapasitas organisasi MK yang terdiri dari hakim konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung. Perkembangan perkara yang ditangani oleh MK menunjukkan harapan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap MK. Jika […]

Kasus Hukum untuk Legal Opinion

Sila pilih salah satu kasus berikut ini: Kasus Florence Fahri Hamzah Kasus Sumber Waras kasus Reklamasi

GBHN = Demokrasi Mayoritas

Dengan menggunakan teori Arend Lijphart (1999) tentang pola negara demokrasi, Tulisan Yudi Latif berjudul “Basis Sosial GBHN” (Kompas,12/2/2016) memberikan argumentasi tentang pentingnya GBHN. Argumentasi dasarnya, demokrasi permusyawaratan Indonesia adalah demokrasi konsensus. Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus, kebijakan dasar pembangunan tidak diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Sistem yang berjalan saat ini adalah […]

Bahan Hukum Pemilu

Choosing Electoral Systems Electoral-System-Design-The-New-International-Handbook OJPS20120100001_53557438 2015_02_03_08_18_33_POSITION PAPER PEMILU SERENTAK 2019

Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah

Dari sisi hakikat pemilihan sebagai mekanisme demokrasi tentu memunculkan pertanyaan mendasar. Adanya 7 daerah yang hingga penutupan masa pendaftaran hanya ada calon tunggal juga sudah selayaknya menjadi umpan balik untuk mengevaluasi sistem politik nasional, terutama kinerja partai politik. Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah

State Organs

LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 STATE ORGANS

PENGUJIAN UU BPJS TERHADAP UUD 1945

Pemohon mengajukan pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap UUD 1945. Ada beberapa ketentuan dalam pasal UU BPJS yang diajukan pengujian. Beberapa pasal tersebut sesungguhnya berujung pada satu isu hukum yaitu kedudukan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara Jaminan Sosial. PENGUJIAN UU BPJS TERHADAP UUD 1945

LEGAL OPINION

PENYUSUNAN LEGAL OPINION PENDAPAT HUKUM Legal Opinion Perdata upload PDF 2013

ANALISIS PUTUSAN

ANALISIS PUTUSAN Analisis Putusan Pengujian UU PTUN

BAHAN KULIAH HUKUM DAN KONSTITUSI

constitutional relation between law and religion (1) The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism (1) Craig (2001) Constitution, Constitutionalism and EU (1) Dupret – Legal Pluralism Griffiths – What is Legal Pluralism von Benda-Beckmanns – Change & Continuity in Legal Pluralism