Displaying the most recent of 269 posts written by

Muchamad Ali Safa'at

PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila

SENTRALISASI UU PEMDA

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter.3 Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara […]

KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

KONSTITUSIONALITAS PENGALIHAN PENDIDIKAN MENENGAH

PENGISIAN DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Kemampuan MK menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara melalui perkara yang ditangani ditentukan oleh kapasitas organisasi MK yang terdiri dari hakim konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung. Perkembangan perkara yang ditangani oleh MK menunjukkan harapan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap MK. Jika […]

Kasus Hukum untuk Legal Opinion

Sila pilih salah satu kasus berikut ini: Kasus Florence Fahri Hamzah Kasus Sumber Waras kasus Reklamasi

LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM: PENYUSUNAN LO

Kuliah Logika dan Penalaran Hukum untuk tanggal 19 dan 26 April ditiadakan. Sila mempelajari bahan-bahan tentang penyununan Legal Opinion berikut ini: PENYUSUNAN LEGAL OPINION PENDAPAT HUKUM LANGKAH-LANGKAH LO PENDAPAT HUKUM KontraS Surabaya mengenai Waduk Sepat Legal Opinion Perdata upload PDF 2013 PENDAPAT_HUKUM      

MPH 3: Proposal Penelitian

PROPOSAL PENELITIAN

MPH 2: Lapisan Ilmu Hukum dan Metode Penelitian

METODE PENELITIAN

MPH 1: Pembidangan Ilmu

pembidangan ilmu

GBHN = Demokrasi Mayoritas

Dengan menggunakan teori Arend Lijphart (1999) tentang pola negara demokrasi, Tulisan Yudi Latif berjudul “Basis Sosial GBHN” (Kompas,12/2/2016) memberikan argumentasi tentang pentingnya GBHN. Argumentasi dasarnya, demokrasi permusyawaratan Indonesia adalah demokrasi konsensus. Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus, kebijakan dasar pembangunan tidak diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Sistem yang berjalan saat ini adalah […]