Hukum Acara Peradilan Konstitusi: Kasus Perselisihan Hasil Pemilu

KASUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU

 

 

Pada hari Sabtu, 9 Mei 2019, Pukul 14.45, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD secara nasional yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2019. Berdasarkan keputusan tersebut, Perolehan suara untuk DPRD Kota Malang adalah sebagai berikut:

 

1. PDI Perjuangan     : 567.000 suara         : 20 kursi

2. Golkar                     : 165.000 suara         : 6 kursi

3. PAN                         : 266.000 suara         : 9 kursi

4. Gerindra                 : 196.000 suara         : 7 kursi

5. PKB                         : 177.000 suara         : 6 kursi

6. Perindo                  :    53.000 suara        : 2 kursi

Total Suara Sah         : 1.424.000 suara      : 50 kursi

Jumlah Kursi DPRD  : 50 kursi

 

Untuk perolehan kursi dilakukan pembulatan ke atas jika sisa suara lebih dari setengah suara dari suara  diperlukan untuk memperoleh satu kursi, dan kebawah jika sisa suara kurang dari setengan. Terhadap hasil penghitungan tersebut ada dua partai yang memiliki hasil penghitungan yang berbeda. DPC PKB Kota Malang menyatakan memperoleh 181.000 suara. DPC Partai Perindo Kota Malang menyatakan memperoleh 85.440 suara.

Selain itu hasil perolehan calon untuk Partai Perindo juga dipersoalkan oleh salah satu calon, yaitu calon nomor urut 5 Natasya Hutagalung. KPU memutuskan urutan perolehan suara calon adalah sebagai berikut:

 

1. Chris John                          : 5.144 suara

2. Robert Tantular                : 1.980 suara

3. Supeno                               : 2.561 suara

4. Tek Wan Chi                      : 534 suara

5. Natasha Hutagalung         : 1.975 suara

 

Calon Natasya Hutagalung menyatakan memperoleh suara sebesar 1.985 suara sedangkan calon Robert Tantular memperoleh 1.970 suara.

 

Pertanyaan:

  1. Perselisihan manakah yang dapat diajukan sebagai perkara perselisihan hasil Pemilu ke MK?
  2. Siapa yang dapat mengajukan perkara tersebut? Siapa yang menandatangi permohonan perkara?
  3. Kapan permohonan itu sudah harus diterima oleh MK?
  4. Apa obyek permohonannya?
  5. Siapa yang menjadi termohon dan turut termohon?
  6. Siapa yang menjadi pihak terkait?
  7. Kapan batas akhir MK memutus permohonan tersebut?

Comments are closed.