MK: MEMULIHKAN KEPERCAYAAN

MK: MEMULIHKAN KEPERCAYAAN

Muchamad Ali Safa’at

(6 Oktober 2013)

 

Penangkapan Ketua MK oleh KPK telah mengejutkan semua pihak, bahkan menjadi pemberintaan internasional. Keterkejutan ini melebihi keterkejutan saat kasus-kasus serupa menimpa lembaga Negara lain. Hal ini terjadi bukan karena sosok integritas pribadi AM yang telah teruji, namun lebih karena tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi sebelumnya kepada MK. MK pernah menjadi ikon reformasi bersama KPK yang dibanggakan dan menjadi harapan publik. Kepercayaan itu kini ibarat guci suci yang terjatuh dari lantai 15 gedung MK.

Publik tentu kecewa, apalagi para jajaran internal MK yang telah berusaha keras menjaga diri dan merawat kepercayaan publik. Kekecewaan inilah yang harus dijadikan sebagai energi positif untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK. Kita masih membutuhkan keberadaan MK sebagai pengawal konstitusi mewujudkan negara hukum yang demokratis. MK telah melahirkan putusan-putusan monumental yang berdampak positif bagi perkembangan hukum dan demokrasi, yang tetap dibutuhkan di masa yang akan datang.

Mengembalikan kepercayaan publik kepada MK tentu bukan hal mudah dan singkat. Namun harus segera dimulai dan menjadi tanggungjawab bersama. Pertama, pembersihan MK menjadi langkah nyata yang harus dilakukan dan dikawal. Kedua, membebaskan MK dari anasir politik.

 

Pembersihan MK

Pembersihan MK adalah langkah pertama. Sesungguhnya MK telah mengembangkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel, baik dari sisi administrasi maupun penyelenggaraan persidangan. Kasus AM membuktikan bahwa faktor manusia menjadi variabel yang berkekuatan sama dengan sistem itu sendiri. Sebaik apapun sistem dirancang, masih dapat ditelikung dan disalahgunakan. Apalagi tidak ada satu sistempun yang secara sempurna mampu mencegah semua bentuk praktik korupsi.

Pembersihan MK saat ini berada di tangan KPK dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). KPK memiliki wewenang di ranah hukum. Tugas besar KPK tidak hanya memproses hukum AM, tetapi mengungkap secara tuntas jika memang ada keterlibatan pihak lain, baik internal maupun eksternal MK. Pembersihan secara tuntas oleh KPK akan sangat berarti bagi MK untuk menata diri serta bagi publik untuk mengembalikan kepercayaan kepada MK.

MK telah memiliki kode etik hakim yang sangat ketat mengadopsi the Bangalore Principles, dan juga telah memiliki kode etik pegawai yang tidak kalah ketat. MKHK memiliki tugas membersihkan MK dari sisi pelanggaran etik. Seperti halnya KPK, MKHK tidak boleh melokalisir pemeriksaan pelanggaran etik hanya pada AM tetapi pada semua pihak internal MK dan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan misi utama yaitu membersihkan MK. Untuk menunjukkan keseriusan pembersihan yang dilakukan, MKHK harus mengumumkan semua temuanya. Informasi atas temuan ini di satu sisi merupakan hak publik sebagai “pemilik MK” sekaligus agar mulai tumbuh kepercayaan atas keseriusan pembersihan MK.

 

Membebaskan Dari Anasir Politik

Kasus AM juga memberikan pelajaran bahwa salah satu ancaman terbesar integritas peradilan adalah masuknya kepentingan politik. Hal yang patut diwaspadai saat ini adalah kepentingan politik yang memanfaatkan dan mendompleng kasus AM. Sebagai pengadilan yang memutus perkara-perkara politik banyak pihak yang berkepentingan. Banyak pula pihak yang merasa dirugikan. Kecenderungan kepentingan politik memanfaatkan kasus AM setidaknya melalui dua hal, yaitu usul pemberhentian seluruh hakim konstitusi yang ada dan peninjauan kembali putusan-putusan MK.

Usulan pemberhentian atau pengunduran diri seluruh hakim konstitusi yang ada justru akan membuka peluang lebih banyak kepentingan politik yang bermain dan menancapkan anasirnya di dalam tubuh MK. Apalagi eskalasi kompetisi politik menjelang Pemilu 2014 sudah cukup tinggi. Karena itu hakim konstitusi yang masih ada harus dipertahankan, kecuali terlibat dalam tindak pidana berdasarkan penyelidikan KPK atau melakukan pelanggaran etika berdasarkan pemeriksaan MKHK.

Usulan peninjauan ulang terhadap putusan-putusan MK tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum. Pertama putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan konstitusi. Sebagai bangsa beradab, kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi harus dikedepankan. Jika putusan MK ditinjau kembali, ini adalah awal anarkisme politik. Kedua, putusan itu diambil bukan oleh seorang hakim, ataupun 3 orang hakim panel, melainkan 9 orang hakim konstitusi yang masing-masing adalah institusi yang independen. Dengan demikian seorang hakim atau tiga orang hakim tidak mungkin mengambil putusan berdasarkan suap yang diterima. Ketiga, kepentingan politik terhadap peninjauan putusan MK dapat dilihat dari usulak peninjauan yang hanya ditujukan pada perkara Pemilukada.

Langkah strategis selanjutnya membebaskan MK dari anasir politik adalah melalui perbaikan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi. Konstitusi menegaskan bahwa untuk menjadi hakim konstitusi harus seorang negarawan. Ciri utama negarawan adalah berada di atas kepentingan politik tertentu. Artinya sudah bebas dari kepentingan dan ikatan kelompok politik tertentu. Di sisi lain, sebagai pengadil perkara politik hakim konstitusi tentu harus bebas dari ikatan dan kepentingan politik.

MK sendiri dalam pengujian UU Penyelenggara Pemilu pernah memutus bahwa untuk menjamin netralitas penyelenggara Pemilu dari kepentingan politik, calon anggota KPU dan Bawaslu harus bukan merupakan anggota partai politik tertentu setidaknya 5 tahun sebelum mencalonkan diri. Namun sayang ketentuan UU MK sendiri tidak mengatur demikian sehingga seseorang yang hari ini anggota partai politik besok dapat mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi setelah mengundurkan diri terlebih dahulu. Putusan MK ini perlu diterapkan untuk rekrutmen hakim konstitusi dengan jangka waktu lebih lama agar dapat memutus ikatan, kepentingan, dan jaringan politik. Hal ini tidak perlu menunggu perubahan UU MK, tetapi cukup dengan langkah nyata DPR, Presiden, dan MA dalam menyeleksi dan mengajukan calon hakim konstitusi.

***

Langkah lain yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan internal MK dan pengawasan. Pengungkapan kasus oleh KPK dan pemeriksaan oleh MKHK menjadi bahan penting bagi MK untuk memetakan kelemahan baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia. Sistem dan pembinaan SDM yang telah ada dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan menutup kelemahan-kelemahan yang ada.

Pengawasan terhadap MK dilakukan baik oleh publik maupun lembaga lain. Pengungkapan KPK dalam kasus AM adalah bentuk pengawasan. Demikian pula KY dapat melakukan pengawasan tanpa menunggu dikembalikan kewenangannya oleh undang-undang. Pengawasan KY dapat disampaikan kepada seluruh hakim konstitusi ataupun kepada publik agar dapat ditindaklanjuti. Publik sendiri sebagai “pemilik” MK memiliki tanggungjawab moral mengawal perbaikan MK agar kembali menjadi peradilan yang terpercaya.

Leave a Response

CAPTCHA Image
*